Alasan Jokowi Lebih Pilih PPKM Mikro Dibanding Lockdown: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

  • Whatsapp
presiden jokowi joko widodo jokowi
Presiden Jokowi beberkan alasan pilih PPKM Mikro dibanding Lockdown: Tak Matikan Ekonomi Rakyat.

PortalKotaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Dikatakannya, PPKM Mikro tak akan mematikan sektor perekonomian masyarakat.

Bacaan Lainnya

Jokowi mengatakan, PPKM Mikro dan lockdown punya arti yang sama, yakni membatasi kegiatan mobilitas.

“Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan covid-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” ucap Jokowi dalam keterangan persnya di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

“Saya sampaikan bahwa PPKM mikro memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk tu tidak perlu dipertentangkan,” imbuh dia.

Menurutnya, PPKM akan menuaikan hasil yang efektif jika penerapannya diperkuat.

Sehingga, laju penyebaran kasus Covid-19 bisa terkendali.

Akan tetapi, kata Jokowi, PPKM Mikro belum dilakukan secara menyuluruh di beberapa daerah.

Jokowi pun meminta kepada setiap kepala daerah untuk memperkuat PPKM Mikro dan posko Covid-19 pada masing-masing wilayah.

presiden jokowi
presiden jokowi (sekretariat presiden)

“Saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya untuk mempertajam penerapan PPKM Mikro.”

“Optimalkan posko-posko covid-19 yang telah terbentuk di wilayah desa atau kelurahan,” jelas Jokowi.

Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan)

“Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa,” kata Kepala Negara.

Diketahui sebelumnya, sejumlah pihak menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah lockdown dalam menanggapi lonjakan kasus Covid-19, beberapa waktu ini.

Satu di antaranya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban .

Dengan lockdown, kata Zubairi, keterpenuhan fasilitas kesehatan (faskes) dapat terselamatkan.

Tentunya, penerapan lockdown ini dinilai akan menahan kasus Covid-19 agar tak kembali melonjak.

Saran itu disampaikan Zubairi lewat akun Twitter-nya, @ProfZubairiDjoerban, Senin (21/6/2021).

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. “

“Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan.”

zubairi djoerban sarankan pemerintah berlakukan lockdown
ketua satgas penanganan covid-19 idi zubairi djoerban sarankan pemerintah berlakukan lockdown wilayah indonesia selama 2 minggu, senin (21/6/2021)

“Dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem–yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” tulisnya.

Aturan PPKM Mikro

Sebelumnya, Jokowi meminta kebijakan PPKM skala mikro lebih diperkuat.

PPKM Mikro pada dasarnya membatasi kegiatan masyarakat, kecuali terkait sektor esensial.

Aturan lengkap mengenai PPKM Mikro mencakup 11 hal, mencakup mulai dari transportasi umum hingga pelaksanaan hajatan.

Arahan Jokowi tersebut untuk menanggapi lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan.

Kurang lebih terdapat 87 kabupaten atau kota yang tingkat keterisian rumah sakitnya di atas 70 persen.

airlangga hartarto pada konferensi persnya terkait ppkm mikro, senin (21/6/2021).
ketua komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (kpc-pen) airlangga hartarto pada konferensi persnya terkait ppkm mikro, senin (21/6/2021).

PPKM Mikro, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto,  akan kembali diberlakukan dua pekan mulai besok, Selasa (22/6/2021) hingga 5 Juli 2021.

“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM MIkro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian.”

“Jadi, ini akan berlaku mulai besok (22/6) sampai 5 Juli, dua minggu ke depan,” ucap Airlangga, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Aturan mengenai PPKM Mikro yang diperkuat ini dituangkan dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Berikut aturan lengkap PPKM Mikro yang diperkuat, antara lain:

1. WFH 75 Persen untuk Zona Merah

Kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik Kementerian/Lembaga maupun BUMN/BUMD akan mengikuti Surat Edaran (SE) Kemenpan-RB.

Untuk wilayah zona merah,  75 persen karyawan akan bekerja di rumah (WFH) dan sisanya boleh bekerja di kantor (WFO).

Sementara untuk zona lainnya, dapat menerapkan kebijakan dimana 50 persen WFH (work from home atau bekerja dari rumah), 50 persen lainnya WFO dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dalam hal ini, Airlangga meminta agar pengaturan waktu kerja secara bergilir, agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain.

“Ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh K/L maupun pemda,” imbuh dia.

2. Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar dilakukan kembali secara daring untuk zona merah.

Sementara, zona lainnya mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang sudah ada.

3. Kegiatan Sektor Esensial Berjalan 100 Persen

Kegiatan sektor esensial antara lain industri pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, tempat kebutuhan pokok masyarakat, seperti supermarket dan apotik berjalan dapat beroperasi 100 persen.

Kegiatan dilakukan dengan menerapkan regulasi dan prokes yang ketat.

4. Makan di Restoran Diperbolehkan 25 Persen dari Kapasitas

Kegiatan makan dan minum di tempat makan, restoran, warung pedagang kaki lima, baik berdiri serdiri maupun di pusat perbelanjaan hanya diizinkan 25 persen dari kapasitas ruangan.

Untuk layanan pesan antar atau take away dilakukan sesuai jam operasional restoran, dibatasi sampai pukul 20.00 malam dan dengan prokes yang ketat.

5. Pusat Perbelanjaan Maksimal Operasi sampai 8 Malam

Kegiatan pusat perbelanjaan dan pasar dapat beroperasi maksimal sampai pukul 20.00 malam, dengan batasan pengunjung maskimal 25 persen dari kapasitas.

6. Kegiatan Konstruksi

Pemerintah tetap mengizinkan kegiatan di tempat konstruksi untuk beroperasi, dengan penerapan prokes yang ketat.

7. Tempat Ibadah untuk Zona Merah Ditutup Sementara

Sesuai SE dari Kementerian Agama (Menag) kegiatan ibadah di semua tempat ibadah di zona merah akan ditutup sementara sampai kondisi sudah terkendali.

Sedangkan, kegiatan ibadah di zona lain dapat berjalan sesuai peraturan dari Menag dengan penerapan prokes yang lebih ketat.

Untuk kegiatan ibadah Hari Raya Idul Adha,  nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Menag melalui SE tersendiri.

“Khusus kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, yang mengatur kegiatan termasuk penyembelihan hewan Qurban,” kata Airlangga.

8. Fasilitas Umum & Tempat Wisata kawasan Zona Merah Ditutup

Fasilitas umum, tempat wisata, dan area publik di zona merah akan ditutup sementara.

Untuk zona lainnya, fasilitas umum diizinkan berjalan dengan pengunjung maksimal 25 persen, sesuai peraturan daerah (perda) dan menerapkan prokes yang lebih ketat.

9. Kegiatan Hajatan Hanya Boleh 25 Persen Pengunjung

Kegiatan seni budaya, sosial dan kemasyarakatan di lokasi seni dan sosial budaya, yang dapat menimbulkan kerumunan pada zona merah ditutup sampai dinyatakan aman.

Sementara, pada zona lainnya tetap diizinkan buka dengan 25 persen dari kapasitas pengunjung, sesuai pengaturan Perda dan menerapkan prokes yang lebih ketat.

Selain itu, kegiatan hajat masyarakat hanya boleh dihadiri 25 persen pengunjung dari kapasitas.

“Dan juga kegiatan hajatan atau kemasyarkatan paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan. tidak ada hidangan makan di tempat,” jelas Airlangga.

10. Seminar di Zona Merah Dihentikan

Kegiatan rapat, seminar dan pertemuan yang dilakukan secara luring di zona merah dihentikan sementara, sampai kondisi aman.

Pada zona lainnya, kegiatan seminar masih diperbolehkan berjalan dengan 25 persen pengunjung dari kapasitas ruangan.

11. Pembatasan di Transportasi Umum

Airlangga mengatakan, terkait pembatasan di transportasi umum akan diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda).

“Pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh Pemda, dengan menerapkan prokes yang lebih ketat,” tandasnya.

Sumber: Tribunnews.com

Pos terkait