Daftar Menteri yang Tak Mungkin Di-reshuffle, Ada Ketum Parpol dan Menteri di Bidang Infrastuktur

  • Whatsapp
daftar menteri yang tak mungkin di-reshuffle
Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa - Pengamat politik Adi Prayitno beberkan daftar menteri yang tidak mungkin di-reshuffle, termasuk ketua umum partai politik.

PortalKotaPengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno turut buka suara mengenai isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Menurutnya, ada beberapa daftar menteri yang tidak mungkin di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bacaan Lainnya

Satu di antaranya adalah menteri yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai politik.

“Saya selalu mengatakan bahwa haram hukumnya ketua umum partai politik yang jadi menteri itu di-reshuffle,” kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: DAFTAR Tokoh yang Dikaitkan Jadi Menteri Baru Jokowi: Ahok, Bahlil Lahadalia, hingga Menantu Wapres

“Itu tidak mungkin di-reshuffle karena menyangkut stabilitas politik,” tambah Adi.

Adapun, saat ini ada tiga menteri Jokowi yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Seperti Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

ketum gerindra prabowo subianto, ketum golkar airlangga hartarto, dan plt ketum ppp suharso monoarfa - 3 ketua umum partai politik akan dilantik jadi menteri jokowi, bolehkah rangkap jabatan?
Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa – Pengamat politik Adi Prayitno beberkan daftar menteri yang tidak mungkin di-reshuffle, termasuk ketua umum partai politik. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Terakhir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Selain itu, Adi juga menyebut menteri yang selalu diandalkan Presiden di bidang infrastruktur tidak akan di-reshuffle.

“Menteri yang cukup diandalkan oleh Jokowi terutama soal legesti di bidang infrastuktur.”

“Jadi sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin di-reshuffle,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Baca juga: CARA Daftar BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Cek Penerima di eform.bri.co.id/bpum, Siapkan KTP hingga KK

Adi pun menyebut satu di antaranya adalah sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, jatah menteri dari partai politik tidak mungkin dikurangi.

Menurutnya, jika ada satu menteri dari partai politik yang di-reshuffle, maka wajib memasukkan kembali jatah menteri dari partai politik lainnya.

“Haram hukumnya mengurangi jatah menteri dari partai politik, iya benar (kalau keluar satu partai politik, harus masuk satu),” ungkap Adi.

Ia pun tak menampik ada desas-desus Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam kabinet.

Kabarnya, sosok dari PAN ini dikaitkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) dan Kementerian Perhubungan.

“Kalau melihat gosip-gosip dari A1, yang datang dari tim sukses Joko Widodo kemarin kan dikaitkan dengan dua kementerian, PMK dan Kementerian perhubungan.”

Baca juga: PDIP Berencana Gugat Putusan MK Terkait Orient Patriot Riwu Kore, Ini Alasannya

“Tapi sekali lagi, soal masuknya PAN ke koalisi ini bukan hanya bagaimana politik akomodasi gotong royong.”

“Tapi juga harus dikomunikasikan dengan para ketua umum partai politik yang bersangkutan,” jelas Adi.

Untuk itu, ia hanya memprediksi masuknya PAN dalam Kabinet Indonesia Maju sebanyak 50:50.

“Cukup mungkin kalau tingkat possibilitynya fifty-fifty.”

“Itu jawaban paling aman, kalau bicara pasti takut ngga jadi nanti dikira saya bohong,” katanya.

Nama-nama Calon Menteri Bersaing Ketat

Sebelumnya, Adi mengatakan, nama-nama calon yang diprediksi menempati posisi sebagai menteri bersaing dengan ketat.

Terlebih, jika yang direshuffle hanya dua pos kementerian.

Baca juga: Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

Yakni penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.

Untuk itu, Adi menilai, sampai saat ini pengumuman kapan dilaksanakannya reshuffle kabinet belum dipastikan.

“Jika yang direshuffle hanya dua menteri, nah soal posisi dua menteri ini yang menurut saya keras betul.”

direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

“Kenapa misalnya sampai saat ini belum ada pengumuman karena begitu banyak orang berkepentingan dalam kementerian ini,” kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (20/4/2021).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengatakan, masyarakat akan mudah mempercayai nama-nama calon yang diisukan menjadi menteri.

Baca juga: Profil Prananda Prabowo, Cucu Bung Karno yang Didukung PDIP Solo Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP

Sebab, nama-nama tersebut disampaikan langsung oleh para elite politik yang dekat dengan pemerintah.

Termasuk, pernyataan Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mereshuffle menteri berinisial M.

“Nama-nama lain yang disebut misalnya ada enam, inisial M, dan lain-lain itu tentu kita percaya.”

presiden joko widodo didampingi wapres ma'ruf amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri kabinet indonesia maju di tangga beranda istana merdeka, jakarta, rabu (23/10/2019). presiden joko widodo resmi melantik 34 menteri, 3 kepala lembaga setingkat menteri, dan jaksa agung untuk kabinet indonesia maju. tribunnews/irwan rismawan
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju.  (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

“Karena yang ngomong adalah orang yang dekat dengan kekuasaan politik,” ungkap Adi.

Menurutnya, jika nama menteri berinisial M tidak jadi direshuffle, maka kredibilitas PKB patut dipertanyakan.

Sebab, ia menilai selama ini statement-statement dari PKB selalu terukur.

Baca juga: Profil Budi Gunawan, Calon Ketua Umum PDIP Pengganti Megawati, Penggagas Pertemuan Jokowi-Prabowo

Baca juga: Apa Itu Reshuffle? Ini Artinya dan Riwayat Perombakan Kabinet Era Jokowi

“PKB itu adalah partai koalisi pemerintah, statement-statementnya juga selama ini terukur.”

“Kalau elite PKB yang ngomog inisial M kemungkinan direshuffle itu nggak terjadi, tentu dia bohong.”

“Dia membawa kredibilitasnya layak dipertanyakan,” kata Adi.

Sumber: Tribunnews.com

Pos terkait