Demokrat KLB: SBY-AHY Mestinya Manfaatkan Lebaran untuk Minta Maaf ke Jokowi hingga Moeldoko

  • Whatsapp
preskon ahy pascaditolaknya partai demokrat versi klb 20210331 212801

PortalKota Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad menilai seharusnya momen lebaran digunakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk meminta maaf kepada pihak-pihak yang mereka fitnah.

Rahmad menyebut SBY dan AHY lebih baik meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hingga Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Bacaan Lainnya

“Seharusnya, SBY dan AHY lah yang harus memanfaatkan momen lebaran Idul Fitri ini untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko,” ujar Rahmad, kepada Tribunnews.com, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Calon Investor Perlu Pelajari Dulu Karakter Berinvestasi di Cryptocurrency karena Risikonya Tinggi

“Karena SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko yang berada dibalik konflik internal Partai Demokrat,” imbuhnya.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan KLB Deli Serdang itu diselenggarakan oleh kader Partai Demokrat, dibiayai secara tanggung renteng oleh kader Demokrat dan sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.

“Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat,” jelas Rahmad.

Oleh karena itu, dia menilai SBY dan AHY juga perlu meminta maaf kepada para senior pendiri partai dan kepada kader partai demokrat seluruh Indonesia.

ketua umum partai demokrat (pd) agus harimurti yudhoyono bersama presiden partai keadilan sejahtera (pks) ahmad syaikhu?serta seluruh jajaran partai saat melakukan silaturahmi kebangsaan dengan agenda tertutup bagi media di gedung dpp partai demokrat, jakarta pusat, kamis (22/4/2021). silahturahmi kebangsaan ini turut membahas situasi terkini bangsa ini dan permasalahan-permasalahan kebangsaan dan kerakyatan terkini. tribunnews/jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu?serta seluruh jajaran partai saat melakukan silaturahmi kebangsaan dengan agenda tertutup bagi media di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2021). Silahturahmi kebangsaan ini turut membahas situasi terkini bangsa ini dan permasalahan-permasalahan kebangsaan dan kerakyatan terkini. Tribunnews/Jeprima (TRIBUNNEWS/Jeprima)

Sebab mereka disebut Rahmad adalah sosok-sosok yang telah membawa Partai Demokrat yang selama ini demokratis menjadi partai keluargais atau tirani.

“SBY dan AHY harus bertanggung jawab mengembalikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis dan kembali menjadi partai milik rakyat,” ujarnya.

“Masyarakat Indonesia dan dunia tentu juga sangat menunggu pembuktian dari SBY dan AHY sebagai tokoh yang demokratis. Kami yakin, SBY tentu tidak ingin meninggalkan legacy sebagai Bapak Tirani Demokrasi di Indonesia,” tandas Rahmad.

2 Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Pengadilan, Kubu AHY : Mengapa Tak Berani Hadir di Sidang? 

Perseteruan Partai Demokrat pimpinan atau kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu Moeldoko dan kawan-kawan yang menyelenggarakan KLB di Deli Serdang terus berlanjut. 

Terkini, dua gugatan Moeldoko cs telah dimentahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/5).

Terkait hal itu, tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY yakni Mehbob menyatakan rasa herannya karena ketidakhadiran pengacara penggugat dalam tiga kali persidangan.

“Pertama, Gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang. Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?,” ujar Mehbob, kepada wartawan, Rabu (5/5/2021). 

Baca juga: Novel Baswedan Sudah Tahu Isu Akan Dipecat Dari KPK: Upaya Lama Terus Dilakukan

Mehbob menduga ketidakhadiran para pengacara tersebut di pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.

“Kedua, gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan. Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar,” ungkapnya. 

Baca juga: PROFIL 3 Partai Baru di Indonesia: Partai Gelora, Partai Masyumi Reborn, dan Partai Ummat

Selain itu, Mehbob juga menegaskan pihaknya sedang menggugat 12 mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum. 

Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.

“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa
tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah.” pungkasnya. 

Sumber: Tribunnews.com

Pos terkait