Keinginan Jokowi Terbitkan Perppu KPK Terhalang Restu DPR dan Parpol, Begini Tanggapan Demokrat

  • Whatsapp
gedung kpk gedung kpk 20170221 152333

PortalKotaMenko Polhukam Mahfud MD menyatakan Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali berupaya menghentikan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya dengan menerbitkan Perppu untuk membatalkan rencana revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Namun, Mahfud mengungkap upaya itu justru kandas karena dapat pertentangan atau terhalang restu dari DPR dan Partai Politik.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan sebenarnya Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif terkait Perppu dan tidak perlu persetujuan DPR.

“Bahwa berdasarkan Padal 22 ayat (1) UUD 1945, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Atas dasar itu, loud and clear Perppu menjadi hak prerogatif Presiden, dan tidak perlu persetujuan DPR saat pengeluaran Perppu,” ujar Didik, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).

Namun memang, kata Didik, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR.

Akan tetapi, Didik mengatakan Presiden punya dasar untuk menggunakan hak prerogatifnya apabila menganggap bahwa pemberantasan korupsi sedang dalam kondisi yang bahaya karena dirasa UU yang ada, tidak mampu dijadikan pedoman, dan jika Presiden mengganggap kondisinya sangat mendesak dan pemberantasan korupsi dalam kegentingan yang memaksa.

Politikus Demokrat itu menilai seharusnya Pemerintah tidak perlu ragu sedikitpun apabila syarat formil dan materiilnya terpenuhi.

Selain itu, menurutnya DPR juga akan sangat rasional dan tidak punya alasan untuk tidak mendukung setiap upaya penguatan pemberantasan korupsi, jika saatnya nanti DPR harus mengambil sikap terkait dengan standing Perppu.

“Terlalu prematur, jika Pemerintah sudah menilai sikap DPR terkait dengan Perppu karena kewenangan DPR untuk setuju atau tidak setelah Perppu dikeluarkan Presiden,” jelas Didik.

“Apakah sikap pemerintah yang demikian adalah bagian keragu-raguan? Bisa jadi demikian, namun saya rasa jika Pemerintah dan Presiden yakin bahwa Pemberantasan Korupsi sedang dalam kondisi bahaya, atas nama negara dan pemerintah, Presiden harus berani mengambil keputusan dan langkah cepat, tepat dan terukur,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara terkait polemik yang muncul di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.

Mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) ini ikut menyayangkan polemik 51 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Mahfud mengaku dirinya berada di pihak yang sama dengan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, menurutnya, sejumlah pihak punya pendapat lain.

Termasuk para koruptor yang dendam dengan KPK dan berusaha untuk dapat melemahkannya dengan cara apapun.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu.

“Saya sangat hormat pada anak anak ini semua. Tetapi orang yang merasa punya data lain dan koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetapi takut ketahuan ini sekarang bersatu untuk hantam itu,” kata Mahfud, dilansir Tribunnews.

Mahfud pun mengklaim, pelemahan yang dialami oleh KPK bukan kesalahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tercatat, kata dia, sudah beberapa kali mantan Gubernur DKI Jakarta itu berupaya untuk menghentikan pelemahan ini.

Misalnya, saat presiden Jokowi berupaya untuk terbitkan Perppu untuk membatalkan rencana revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

Namun, upaya itu justru kandas karena dapat pertentangan atau terhalang restu dari DPR dan Partai Politik.

“Ketika presiden mengeluarkan Perpu untuk undang-undang itu itu kan hantam kanan kiri. Bahwa DPR tidak setuju dan partainya tidak setuju.”

“Bagaimana ingin mengeluarkan Perpu tapi ditolak artinya permainan itu tidak mudah.”

“Tetapi saya sama seperti bapak dan masyarakat mendukung KPK itu harus kuat dan oleh sebab itu tinggal bagaimana menguatkan itu,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Mahfud meminta semua pihak untuk tidak meragukan komtimen dirinya untuk penguatan terhadap KPK.

Dia pun mengungkit perjuangannya dahulu saat masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya sejak dulu pro KPK sejak dulu. Saya ketua MK, 12 kali itu (KPK) ingin dirobohkan undang-undangnya dan saya bela dan menangkan KPK terus.”

“Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai dan di civil society dan civil society ini akan pecah juga,” jelas Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud mengaku juga mengenal baik orang-orang yang bekerja di KPK.

Termasuk salah satu penyidik seniornya Novel Baswedan.

“Saya kenal baik dengan Pak Novel Baswedan beberapa kali ke rumah dan beberapa kali ke kantor saya dan saya juga nengok ketika dia diserang air keras saya nengok ke rumah sakit.”

“Ketika orang banyak tidak nengok karena takut dan karena segan, saya tetap nengok,” ungkapnya

Sumber: Tribunnews.com

Pos terkait