PortalKota – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai terlalu ambisius.
Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menyatakan rencana anggaran untuk belanja Alutsista sejumlah Rp 1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini.
“Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” kata Isyana, Minggu (6/6/2021),
“Bayangkan kita sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata, bagaimana rasionalisasinya?” kata Isyana menambahkan.
PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan sebab rakyat seharusnya bisa tahu.
“Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, dimana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol,” lanjut Isyana.
