PortalKota – Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) merespon isu reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Koordinator JAMMI, Irfaan Sanoesi mengungkapkan, perombakan kabinet harus berdasarkan asas kebaikan (kemaslahatan) bersama.
“Reshuffle adalah hak perogratif Presiden. Namun demikian, merombak posisi A ke posisi B maupun sebaliknya, atau merombak nomenklatur kementerian harus berdasarkan riset yang dalam dan kemaslahatan bersama,” ungkapnya, dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).
Baca juga: Profil Prananda Prabowo, Cucu Bung Karno yang Didukung PDIP Solo Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP
Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.
JAMMI pun menyinggung isu perombakan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
JAMMI menilai peran Moeldoko di tubuh pemerintahan sangat vital sebagai benteng aliran paham radikalisme dan penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Profil Budi Gunawan, Calon Ketua Umum PDIP Pengganti Megawati, Penggagas Pertemuan Jokowi-Prabowo
